KUA-PPAS 2027 Minut Disepakati, Anggaran Rp1,18 Triliun Ditargetkan Tepat Sasaran

MINAHASA UTARA, Radarsulutnews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama DPRD Minahasa Utara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Minut, Sabtu (8/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu dan dihadiri Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Wakil Ketua I Edwin Maurits Nelwan, S.P., serta Wakil Ketua II Cynthia Imelda Erkles.

Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027. Bupati Joune menegaskan, anggaran daerah harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Penyusunan kebijakan anggaran 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makro daerah, kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat,” ujar Joune.

Pendapatan Daerah Rp1,18 Triliun

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.182.568.834.857,05, dengan rincian:

– PAD: Rp177.858.508.809,33.

– Pendapatan transfer: Rp992.207.513.516,72.

– Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp12.502.812.531.

Dari sisi belanja, pemerintah daerah merancang anggaran sebesar Rp1.182.568.834.857,05.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar, yakni Rp902.409.878.849,53 atau sekitar 76,24 persen. Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp86.388.642.464,49 atau sekitar 7,3 persen.

Untuk belanja tidak terduga dialokasikan Rp4 miliar atau sekitar 0,34 persen, sedangkan belanja transfer mencapai sekitar Rp190,77 miliar, yang terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

Untuk pembiayaan, penerimaan daerah diproyeksikan sebesar Rp2 miliar, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank SulutGo.

Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu menegaskan DPRD akan mengawal pelaksanaan anggaran agar setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Anggaran yang telah kita sepakati bersama harus dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan,” tegas Vonny.

Ia juga mendorong pemerintah daerah membuka ruang partisipasi publik secara luas. Menurutnya, masyarakat harus menjadi subjek pembangunan dan memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan serta melakukan pengawasan.

Bupati Joune menjelaskan bahwa pembangunan Minahasa Utara 2027 diarahkan pada percepatan peletakan fondasi transformasi melalui Minahasa Utara Hebat sebagai daerah logistik yang maju dan berkelanjutan.

Fokus pembangunan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi, transformasi digital serta penguatan posisi Minahasa Utara sebagai simpul strategis pembangunan Sulawesi Utara.

Pemkab Minut juga berkomitmen memperkuat PAD, membuka ruang investasi, serta membangun koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan program dan anggaran pembangunan.

Penandatanganan KUA-PPAS 2027 selanjutnya menjadi pijakan bagi Pemkab dan DPRD Minut dalam melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027.

Baik eksekutif maupun legislatif menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

DoKaLo